Dana 200 Triliun: Bukan Janji Manis, Tapi Langkah Brutal Menyelamatkan Ekonomi

Belakangan, jagat media sosial ramai oleh cibiran soal kebijakan pemerintah mengucurkan Rp200 triliun ke bank-bank Himbara. Ada yang menyebut ini “janji manis tanpa dasar”, ada pula yang menuduh Menteri Keuangan Purbaya hanya jadi “tukang yapping”. Cibiran ini datang dari mereka yang melihat ekonomi hanya dari headline, bukan dari mesin penggeraknya.

Mari kita bongkar logikanya.

1. Ekonomi Tidak Bisa Hidup dari Keluhan
Fakta: konsumsi masyarakat memang melemah. Tapi kalau hanya diam sambil menunggu “daya beli naik sendiri”, ekonomi justru makin terjun bebas. Rp200 triliun ini adalah bensin di tangki kosong. Tanpa itu, bank tidak akan berani menyalurkan kredit ke UMKM, dan UMKM tidak punya modal untuk bertahan. Apa mau kita biarkan jutaan usaha kecil gulung tikar hanya karena para pengamat sibuk teori?

2. KUR Itu Darah Segar, Bukan Riba Terselubung
Memang ada yang bilang, “KUR sering dipakai bayar sekolah atau kebutuhan harian, bukan ekspansi usaha.” Dan apa salahnya? Kalau dengan KUR anak tetap bisa sekolah dan warung tetap buka, bukankah itu justru efek riil yang menjaga roda ekonomi berputar? Jangan lupa: uang yang dipakai ibu-ibu belanja di warung itulah yang menjaga rantai ekonomi tetap hidup.

3. Kritik Tanpa Solusi Itu Murahan
Mereka yang teriak “IKK turun, deflasi, kebijakan gagal” sering lupa menyebutkan: apa alternatifnya? Menunggu investor asing datang? Menunggu konsumsi ajaib meningkat tanpa intervensi? Logika saja: tidak ada jalan instan. Setiap negara yang sukses melewati krisis, dari AS pasca-2008 sampai Jepang pasca-Covid, melakukan hal yang sama: injeksi dana besar-besaran ke sistem keuangan.

4. Pemerintah Tidak Sekadar Teori, Tapi Eksekusi
Mudah menyebut Rp200 triliun sebagai “beban”. Padahal beban sesungguhnya adalah membiarkan ekonomi stagnan. Kebijakan ini adalah bentuk keberanian politik: memindahkan dana dari kas negara yang tidur ke sektor riil yang bergerak. Itu bukan teori, itu eksekusi nyata.

Kalau ada yang masih bilang kebijakan ini “asal-asalan”, mungkin mereka lebih suka melihat UMKM bangkrut daripada melihat pemerintah ambil risiko besar demi menyelamatkan ekonomi. Pilih mana: pemerintah yang “berisik tapi bertindak”, atau pengamat yang “pintar teori tapi diam”?